Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur)

 

MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah periode yang penting dalam sejarah politik Indonesia setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998. Wahid menjabat sebagai presiden Indonesia dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Berikut adalah beberapa poin penting yang menandai masa pemerintahannya:

Latar Belakang dan Pemilihan Presiden

Setelah reformasi tahun 1998 dan jatuhnya Soeharto, Indonesia memasuki era demokrasi baru. Pada tahun 1999, Wahid terpilih sebagai presiden Indonesia dalam pemilihan presiden pertama secara langsung dan demokratis. Ia adalah tokoh penting dalam gerakan reformasi yang mengubah wajah politik Indonesia dan merupakan kandidat yang diusung oleh partai-partai Islam dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), di mana ia memiliki pengaruh yang kuat.

Kebijakan dan Reformasi

1. Reformasi Politik: Wahid menghadapi tugas berat untuk memulihkan stabilitas politik dan reformasi setelah masa kekuasaan otoriter yang panjang di bawah Soeharto. Ia memperjuangkan reformasi politik yang meliputi pengurangan peran militer dalam politik, pemulihan kebebasan pers, dan perbaikan hak asasi manusia.

2. Politik Luar Negeri: Wahid dikenal karena kebijakan luar negerinya yang berbeda dengan pendahulunya. Ia menganjurkan dialog dan kerja sama regional serta menunjukkan ketertarikan pada isu-isu internasional seperti konflik di Timur Tengah.

3. Penyelesaian Konflik: Salah satu fokus utama Wahid adalah menyelesaikan konflik separatisme di daerah-daerah seperti Aceh dan Papua. Ia berusaha untuk mencapai penyelesaian damai melalui dialog dengan kelompok-kelompok separatis.

4. Pemberantasan Korupsi: Wahid menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi yang mewabah di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk melawan korupsi, implementasinya sering kali menghadapi kendala politik dan institusional.

Tantangan dan Kontroversi

1. Kesehatan dan Efisiensi Pemerintahan: Kesehatan Wahid yang memburuk menjadi masalah serius selama pemerintahannya. Ia sering kali absen dari pekerjaan presiden dan dianggap kurang efisien dalam mengelola pemerintahan.

2. Konflik dengan DPR: Wahid mengalami perselisihan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yang pada akhirnya memicu proses pemakzulan terhadapnya.

Pemakzulan dan Penggantian

Pada tahun 2001, setelah konflik politik yang berkepanjangan dan adanya kekhawatiran terkait kesehatannya, Wahid dipecat dari jabatannya dalam sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri kemudian menggantikannya sebagai presiden.

Warisan dan Penilaian

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dianggap sebagai periode yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan kritik, Wahid tetap dihormati sebagai tokoh yang memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan perdamaian. Pemerintahannya menunjukkan kompleksitas transisi Indonesia menuju negara demokratis pasca-Soeharto. Meskipun singkat, warisannya tetap relevan dalam perjalanan Indonesia menuju sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif.Pemilihan langsungnya sebagai presiden adalah tonggak bersejarah dalam sejarah politik Indonesia, menandai transisi negara ini menuju demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka.